Kepemimpinan

Ahmad Inung 
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag).

GUS DUR pernah mengingatkan kita bahwa, “ Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.” Mengapa politik di sini dipertentangkan dengan kemanusiaan? Jawabannya adalah karena politik seringkali hanya ingat kekuasaan hingga lupa kemanusiaan. Berapa banyak tragedi kemanusiaan yang terjadi disebabkan oleh konflik perebutan kekuasaan politik?

Prahara perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak antara Arya Penangsang dengan Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya) adalah contoh betapa kekuasaan politik teramat sering membutakan mata batin kemanusiaan dan persaudaraan. Perang ini sepenuhnya terjadi antara sesama saudara.

Arya Penangsang ingin menuntut balas atas kematian ayahnya, Raden Kikin (bergelar Pangeran Sekar Seda Lepen) yang dibunuh oleh pamannya, Raden Mukmin (bergelar Sunan Prawoto). Dinamika politik membawa Arya Penangsang berhadap-hadapan dengan Jaka Tingkir. Di belakang Arya Penangsang ada Sunan Kudus, sedang Jaka Tingkir didukung Sunan Kali Jaga.

Perang ini memusingkan orang awam tentang siapa yang benar dan salah karena kedua belah pihak didukung pentolan Wali Sanga. Perang ini tidak hanya memporakporandakan ikatan keluarga, tapi juga menumbalkan nyawa yang tak terhitung banyaknya. Semua dikorbankan untuk berebut menjadi pimpinan tertinggi Kesultanan Demak.

Ketika seseorang sudah berada di pucuk pimpinan, lalu mau apa? Ini pertanyaan sederhana, tapi harus terjawab agar kepemimpinan memiliki maknanya. Kepemimpinan sering kali disalahpahami sebagai puncak pencapaian karir belaka. Posisi itu dianggap semata-mata sebagai singgasana prestisius, di mana seseorang duduk di kursi empuk, menikmati fasilitas, dan mengeluarkan berbagai perintah yang harus dipatuhi, tak peduli apapun perintahnya.

Padahal, hakikat kepemimpinan sesungguhnya melampaui hal-hal yang sifatnya administratif dan birokratis. Kepemimpinan adalah amanah suci yang menuntut tanggung jawab moral tertinggi atas keselamatan, kesejahteraan, dan kebaikan orang-orang yang dipimpinnya. Sayangnya, kita kerap menyaksikan ironi yang memilukan. Tidak jarang seorang pemimpin meninggalkan anak buahnya, bahkan mengorbankan keselamatannya, untuk mengamankan posisinya.

Tulisan ini tersinspirasi dari kisah kapten Brett Crozier, kapten Kapal Induk USSR Teodore Roosevelt. Kisah tragis sekaligus mengharukan ini terjadi pada awal tahun 2020. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang mengganas saat itu, kapal ini sempat singgah di Vietnam.

Persinggahan sebentar ini diduga menjadi pemicu awal masuknya virus ke dalam kapal melalui satu atau beberapa orang kru. Paparan awal ini akhirnya menjadi bencana yang sangat serius. Virus menular dengan sangat cepat dan mengancam nyawa ribuan pasukan dan kru di ruang-ruang sempit dan tertutup kapal perang di tengah samudera.

Kapten Brett Crozier dihadapkan pada pilihan yang sangat dilematis: Mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan nyawa anak buahnya dengan mengabaikan mata rantai birokrasi, ataukah melangkah berdasarkan mata rantai birokrasi militer yang tidak jarang bergerak terlalu lambat dan terlampau birokratis untuk menyelamatkan nyawa manusia? Dan, ia memutuskan untuk memilih yang pertama sekalipun dia tahu risiko yang harus dihadapi terkait dengan karirnya.

Ia menulis sebuah surat langsung ke pucuk pimpinan tertinggi, meminta dengan sangat agar ribuan anak buahnya segera dievakuasi sebelum maut merenggut. Namun, system dan birokrasi yang kaku tidak menyukai kejujuran yang menelanjangi kelemahan birokrasi.

Crozier dipecat dengan tidak hormat, dicopot dari jabatannya, dan dipaksa berjalan sendiri meninggalkan kapal hanya dengan membawa tas ransel. Namun, nurani kemanusiaan tidak pernah salah untuk mendeteksi siapa pahlawan dan siapa pecundang.

Saat Crozier melangkah keluar meninggalkan geladak kapal, keajaiban nurani terjadi. Ribuan pasukan dan kru kapal yang nyawanya pernah ia selamatkan, serentak berdiri dan bergemuruh meneriakkan namanya. Langit di atas pecah dalam teriakan "Crozier! Crozier!"

Gemuruh itu bukan sekadar teriakan perpisahan, melainkan gema nurani yang paling dalam. Pemecatan formal mungkin merenggut jabatannya, tapi ia tak pernah kehilangan hakikat kepemimpinan di dirinya. Crozier memilih kehilangan pangkat demi menyelamatkan nyawa anak buahnya.

Pilihan itu membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa lama ia mempertahankan kursi kekuasaannya, melainkan dari seberapa besar keberaniannya berkorban demi orang-orang yang dipimpinnya. Inilah makna sejati dari kepemimpinan itu.

Kasus Crozier memperlihatkan betapa rapuhnya sebuah sistem ketika kepemimpinan direduksi menjadi sekadar kepatuhan buta pada prosedur, sementara esensi kemanusiaan diabaikan. Para atasan yang memecat Crozier mungkin bisa membela diri di balik kata-kata prosedur, sistem, birokrasi, hirarki, dan sebagainya.

Namun, mereka lupa bahwa sistem itu dibuat untuk manusia. Sungguh ironi bahwa atas nama sistem, mereka mengabaikan denyut nadi manusia yang sedang sekarat di ruang-ruang dek kapal. Padahal, jabatan setinggi apapun akan kehilangan legitimasi moralnya jika harus dibayar dengan cara menumbalkan kemanusiaan.

Jika tulisan ini dibuka dengan penyataan dari Gus Dur, ujung akhir refleksi ini juga menemukan relevansinya dalam kearifan Buya Syafii Maarif yang pernah menyatakan, “Kemanusiaan tidak boleh kalah dengan kepentingan apapun. Ketika itu terjadi, bangsa ini sedang hilang arah.”

Pesan dua tokoh besar bangsa ini, Gus Dur dan Buya Syafii Maarif, seakan menggedor kesadaran kita bahwa tidak ada satu pun kalkulasi jabatan, pun tidak ada prosedur birokrasi, yang nilainya lebih tinggi dari harkat dan martabat seorang manusia.

Ketika kepemimpinan kehilangan prinsip itu, maka saat itulah kepemimpinan telah kehilangan jiwanya. Kepemimpinan tanpa kemanusiaan adalah gelembung kosong yang bernama keangkuhan. (*)